Loading...
Politik

Fraksi Lain Keberatan Demokrat Ajukan Hak Angket Penyadapan




kabarin.co – Terkait soal penyadapan terhadap mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) membuat Fraksi Demokrat di DPR mengusulkan hak angket penyadapan. Namun, Anggota Komisi III DPR Sufmi Dasco Ahmad menyarankan agar Demokrat lebih baik mendorong aparat hukun untuk mengusuk pelaku penyadapan dibandingkan harus membawanya ke arah politik.

“Mungkin bukan hak angket,” kata Sufmi Dasco Ahmad dalam pesan singkat, Jumat 3 Februari 2017.

Politikus Partai Gerindra mengatkan, upaya hukum seharusnya yang lebih perlu dari pada instrumen politik seperti angket. Hal itu penting agar persoalan hukum tidak melebar.

“Nah aparat penegak hukum pertama bisa memanggil pengacara Ahok. Ini kan awalnya dalam proses persidangan,” terang Dasco.

Tak hanya itu, ia juga mengatakan tak yakin jika Badan Intelijen Negara (BIN) bisa dengan mudah dimanfaatkan oleh kepentingan kubu Ahok yang dituduh Demokrat terlibat penyadapan itu.

“Tidak mudah dipergunakan atau dimanfaatkan untuk kepentingan kelompok atau segelintir orang,” kata dia.

Sementara itu Anggota Komisi III Arsul Sani juga mengatakan hal yang serupa, tak perlu adanya usulan hak angket untuk selidiki hal tersebut. Menurut Asrul isu penyadapan tersebut merupakan persoalan hukum.

“Yakni dugaan pelanggaran hukum dalam bentuk penyadapan, yang jika terbukti merupakan pelanggaran terhadap UU Telekomunikasi dan UU ITE,” kata Arsul dari Fraksi PPP tersebut.

Masinton Pasaribu, Anggota Komisi III dari Fraksi PDI Perjuangan juga mempertanyakan urgensi pengajuan hak angket. Menurutnya, syarat pengajuan angket adalah adanya keresahan publik secara luas akan suatu masalah.

“Jika ada yang ingin menginisiasi silakan. Tapi saya melihat urgensi hak angket itu apa? Yang merasa tersadap kan (SBY), itu pun baru merasa. Nah apakah ada publik lain merasa tersadap juga? Kan enggak ada juga,” kata Masinton.








loading...

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi III DPR Benny Kabur Harman mengusulkan dilakukannya hak angket guna menyelidiki dugaan penyadapan pembicaraan SBY dengan Rois Am PBNU KH Ma’ruf Amin.

“Bagi Komisi III DPR RI, skandal penyadapan tersebut merupakan pelanggaran terhadap konstitusi dan UU ITE dan telah berdampak luas dan sistemik terhadap kepentingan masyarakat,” kata Benny. (epr/viv)

Baca Juga:

PDIP Sebut SBY Gunakan Politik Baper

SBY Minta Aparat Selidiki Bila Telponya Disadap Secara Ilegal

Istana Tantang SBY Untuk Menyebutkan Nama Yang Menghalanginya Bertemu Jokowi

Bagaimana pendapat anda?

Loading...

Terpopuler

To Top