Loading...
Nasional

Fadli Zon Dilaporkan ke MKD Terkait Surat Permohonan Setya Novanto ke KPK




kabarin.co – Jakarta, Wakil Ketua DPR Fadli Zon dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan DPR (MKD) oleh Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman.

Fadli dilaporkan lantaran diduga melanggar kode etik selaku Pimpinan DPR saat menandatangi surat permohonan penundaan pemeriksaan Setya Novanto kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Fadli Zon Dilaporkan ke MKD Terkait Surat Permohonan Setya Novanto ke KPK

Menurutnya, jika surat tersebut murni mewakili pribadi Novanto, maka cukup dikirimkan lewat pos.

Kemarin, menurut saya berlebihan karena mengirim kepala biro kesekretariatan pimpinan dewan, dan artinya itu berarti lembaga. Mewakili kelembagaan, artinya kita bukan anak kecil lagi dengan mudah memahami itu adalah bentuk upaya mempengaruhi KPK,” kata Boyamin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (13/9/2017).

Boyamin melaporkan Fadli lantaran melanggar Kode Etik DPR Pasal 6 ayat 5 dan Pasal 3 ayat 1. Pasal 6 ayat 5 berbunyi, anggota dilarang menggunakan jabatannya untuk memengaruhi proses peradilan yang ditujukan untuk kepentingan pribadi dan atau pihak lain.

Sedangkan Pasal 3 ayat 1 berbunyi, anggota harus menghindari perilaku tidak pantas atau tidak patut yang dapat merendahkan citra dan kehormatan DPR baik di dalam gedung DPR maupun di luar gedung DPR menurut pandangan etika dan norma yang berlaku dalam masyarakat.

Boyamin berharap Fadli mendapat sanksi sedang, karena menganganggap yang dilakukan Fadli bukan perkara kecil.

“Kartu kuning-lah menurut saya, karena ini paling tidak pelanggaran sedang, kalau pelanggaran sedang kan paling tidak kartu kuning. Kalau ada pelanggaran sedang sebelumnya atau nanti sesudahnya, otomatis kartu merah,” ucap Boyamin.

Kepala Biro Pimpinan Sekretariat Jenderal DPR RI menyampaikan surat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (22/9/2017). Surat ini berisikan permintaan agar KPK menunda proses penyidikan terhadap Ketua DPR Setya Novanto terkait kasus dugaan korupsi proyek e-KTP.

Selain itu, dalam surat tersebut Pimpinan DPR menilai praperadilan adalah hal yang lumrah dalam proses penegak hukum. Pimpinan DPR meminta KPK mengedepankan azas praduga tak bersalah dan menghormati proses hukum praperadilan yang sedang berlangsung.








loading...

Saudara Setya Novanto memohon kepada Pimpinan DPR untuk menyampaikan surat kepada KPK tentang langkah praperadilan tersebut, dengan penundaan pemeriksaan dan pemanggilan saudara Setya Novanto,” kata Hani Tahapsari. (epr/kom)

Baca Juga:

Waketum Gerindra Sindir Fadli Zon: Mental Kacung Asing

Fadli Zon Nilai Rezim Jokowi Islamophobia

Gara-gara Hak Angket KPK, Fahri Hamzah dan Fadli Zon Pecah Kongsi

Jenguk Sekjen FUI Mako Brimob, Fadli Zon: Al-Khaththath Hanya Dijatah Makan 2 Kali Sehari di Tahanan

Bagaimana pendapat anda?

Loading...

Terpopuler

To Top