Loading...
Nasional

Empat Fraksi “Walk Out”, DPR Sahkan UU Pemilu dengan Presidential Threshold 20%



kabarin.co – Jakarta, Dewan Perwakilan Rakyat sudah mengesahkan Rancangan Undang-Undang Pemilu untuk menjadi undang-undang setelah melewati mekanisme yang panjnag dalam rapat paripurna yang berlangsung pada Kamis (20/7/2017) malam hingga Jumat (21/7/2017).

Keputusan diambil usai empat fraksi yang memilih RUU Pemilu dengan opsi B, yaitu presidential threshold 0 persen, melakukan aksi walk out.

Empat Fraksi “Walk Out”, DPR Sahkan UU Pemilu dengan Presidential Threshold 20% 

Dengan demikian, DPR melakukan aklamasi untuk memilih opsi A, yaitu presidential threshold sebesar 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara nasional, lantaran peserta rapat paripurna yang bertahan berasal dari enam fraksi yang  menyetujui opsi A.

“Apakah Rancangan Undang-Undang Pemilu bisa disahkan menjadi undang-undang?” tutur Ketua DPR Setya Novanto, yang memimpin sidang.

Peserta paripurna pun serentak menjawab, “Setuju…”

Mendengar jawaban dari peserta rapat paripurna, Novanto pun segera mengetok palu tiga kali, tanda pengesahan UU Pemilu.

“Paket A kita ketok secara aklamasi. Berikutnya saya persilakan Mendagri untuk menyampaikan pandangan pemerintah,” ucap Novanto.

Agenda voting untuk mengesahkan RUU Pemilu diwarnai aksi walk out usai empat fraksi menilai sistem presidential threshold 20-25 persen bertentangan dengan konstitusi, dalam hal ini prinsip keserentakan Pemilu 2019. (epr/kom)

Baca Juga:

Pansus RUU Pemilu : Rampung April 2017









loading...

Diskors, Pemilihan Pimpinan Pansus RUU Pemilu.

Komisioner KPU Usul Audit Keuangan Parpol Tiap Tahun Masuk RUU Pemilu 2019

Pemerintah Saat ini Merancang Undang – Undang untuk Penyelenggaraan Pemilu

Partai Golkar dan Nasdem Bentuk Tim Bahas RUU Presidential Treshold

Bagaimana pendapat anda?

Loading...

Terpopuler


To Top