Loading...
Nasional

DPR Apresiasi Polisi dan Mengajak Seluruh Masyarakat Tetap Mengawal Kasus Ahok

Beberapa tokoh yang mewakili berbagai lembaga baik legislatif, partai politik atau organisasi massa memberikan tanggapan yang beragam atas ditetapkannya status Ahok sebagai tersangka.

Basuki Thahaja Purnama (Ahok)



kabarin.co, JAKARTA-Basuki Thahaja Purnama atau Ahok telah resmi dinyatakan sebagai tersangka penistaan agama oleh Bareskrim Mabes Polri pada Selasa 15 November 2016.

Kasus kesembronoan mulut Ahok yang memancing polemik dan dinilai membahayakan keutuhan negara ini bermula dari pernyataan kontroversialnya tentang surat Al Maidah 51 dalam pidatonya saat melakukan kunjungan kerja ke Kepulauan Seribu tanggal 27 September 2016 lalu.

Atas pernyataan Ahok di depan warga Kepulauan Seribu itu, sejumlah pihak melaporkan Ahok ke polisi. Namun tidak ada tanda-tanda pihak penegak hukum itu kapan segera bergerak untuk menanganinya.

Maka demi menjaga keutuhan berbangsa dan tidak melebarnya masalah itu kemana-mana jutaan muslim dan elemen masyarakat yang lain mengadakan aksi unjuk rasa yang mendesak pemerintah untuk segera menegakkan supremasi hukum dan terpenuhinya rasa keadilan masyarakat.

Sepuluh hari setelah demo besar itu atau Senin 14 November 2016 polisi melakukan sidang gelar perkara dengan menghadirkan saksi ahli, para pelapor dan terlapor.

Status Ahok pun ditetapkan sebagai tersangka yang dijerat pasal 156 a KUHP juncto pasal 28 ayat 2 Undang-undang no 11 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dengan ancaman hukuman lima tahun penjara.

Beberapa tokoh yang mewakili berbagai lembaga baik legislatif, partai politik atau organisasi massa memberikan tanggapan yang beragam atas ditetapkannya status Ahok sebagai tersangka.

Wakil ketua DPR Agus Hermanto menyebut penetapan Ahok sudah diperkirakan sebelumnya. Politikus Partai Demokrat ini mengapreasiasi kinerja penyidik Bareskrim Polri yang menetapkan Ahok jadi tersangka kasus penistaan agama.

Wakil Ketua DPR lainnya, Taufik Kurniawan yang politikus Partai Amanah Nasional mengatakan penetapan itu sebagai bentuk penangangan proses hukum yang adil tanpa keberpihakan.

Ia meminta masyarakat untuk menghormati keputusan polisi. Karena itu jika memang akan ada demonstrasi lagi pada 25 November mendatang, ia berharap unjuk rasa berjalan aman.








loading...

Sementara Fadli Zon yang juga Wakil Ketua DPR mengingatkan bahwa kasus dugaan penistaan agama dengan terlapor calon Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama masih akan menempuh proses yang panjang.

Politisi Partai Gerindera ini menilai seluruh proses hukum yang dilakukan Bareskrim Polri sejauh ini berjalan secara adil dan transparan.

Fadli Zon mengatakan bahwa hasil keputusan ini dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap proses penegakan hukum di Indonesia yang selama ini dinilai tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. .

Meskipun ketiga Wakil Ketua DPR di atas mengapresiasi kinerja polisi dalam menangani kasus ini masyarakat tetap diajak untuk mengawasi kasus ini sampai selesai di persidangan.

Bukan hanya masyarakat anggota DPR juga harus ikut mengawasi proses hukum kasus ini sampai tuntas “Ini hal yang sangat penting yang harus dilaksanakan,” kata Agus Hermanto di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (17/11).

Senada dengan Agus, Fadli Zon mengingatkan proses hukum atas kasus ini bakal panjang dan belum final meski Gubernur DKI nonaktif itu telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Bareskrim Mabes Polri.

“Masyarakat dan semua komponen bangsa harus tetap mengawal jalannya proses hukum ini,” kata Fadli dalam keterangan tertulisnya, Kamis (17/11/2016). (mfs)

Baca juga:

Gara-gara Kasus Ahok, Terjadi Fenomena ‘Unfriend Massal’ di Facebook

Sandiaga: Pertahankan Demokrasi Sejuk dan Tetap Kawal Proses Hukum Ahok

 

 

Bagaimana pendapat anda?

Loading...

Terpopuler

To Top