Loading...
KabarUtama

Dorong Transparansi Pembahasan RUU PNBP

kabarin.co – Anggota Komisi XI DPR RI Junaidi Auly mendorong agar pembahasan RUU Penerimaan Negara Bukan Pajak (RUU PNBP) memiliki mekanisme yang transparan dan mengedepankan asas keadilan.

Sebab, RUU ini akan menjadi payung hukum bagi kementerian dan lembaga untuk meningkatkan penerimaan negara khususnya dari sektor non-pajak.

“Maka mekanisme yang lebih transparan menjadi penting,” ujar Junaidi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/2).

Menampilkan Junaidi Auly.JPG

Anggota Panja RUU PBNP ini juga menjelaskan bahwa RUU ini dirancang untuk menggantikan UU Nomor 20 Tahun 1997.

Baca Juga  Antasari Ahzar Akan Gabung ke PDIP

“Salah satu titik berat pembahasan RUU ini yaitu pemerintah ingin memperbaiki mekanisme penyusunan tarif PNBP di setiap kementerian dan lembaga, serta persoalan transparansi tadi,” ujar wakil rakyat dari Daerah Pemilihan Lampung ini.

Menurut Alumnus Magister Manajemen Insitut Pertanian Bogor ini, jika RUU PNBP telah disahkan menjadi undang-undang, maka diharapkan dapat membuka ruang yang lebih besar untuk meningkatkan penerimaan negara bukan pajak. Secara khusus juga untuk optimalisasi penerimaan negara dalam APBN 2017

Baca Juga  Timses Klaim Aziz Syamsuddin Lolos Putaran Pertama

“Kita berharap UU ini akan memfasilitasi serta mendukung optimalisasi pemanfaatan potensi-potensi penerimaan nonpajak. namun tetap memperhatikan asas keadilan,” lanjut Anggota Baleg DPR RI dari Fraksi PKS ini

Junaidi juga menjelaskan bahwa pembahasan RUU PNBP bukan hanya harus berfokus pada peningkatan penerimaan negara, namun juga tetap memertimbangkan kapasitas perekonomian agar tidak menganggu iklim investasi.

“Pada postur APBN 2017 sendiri ditetapkan jumlah pendapatan negara sebesar Rp 1.750,3 triliun. Jumlah ini terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp1.489,9 triliun, penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp250 triliun, dan penerimaan hibah sebesar Rp1,4 triliun,” jelas Junaidi.

Baca Juga  Terminal 3 Ultimate Dijadwalkan Beroperasi 9 Agustus Mendatang

Sebagaimana diketahui bahwa belanja negara tahun 2017 mencapai Rp. 2.080,5 Triliun dengan defisit anggaran terhadap PDB mencapai 2,41% atau sekitar Rp. 330,2 trilun. (msi)

Baca Juga:

Refrizal: Empat Pilar MPR Menguatkan Tenun Kebangsaan

Refrizal : Tiga Hal yang Harus Diperhatikan oleh Tim Ekonomi Jokowi-JK di 2017

Refrizal Bedah Lapau ke 881 & Silaturrahiim Se Kota Payakumbuh

Loading...

Terpopuler

To Top