Loading...
KabarEkonomi

Ditanya Soal Status Freeport, Wamen ESDM: Nanti Saja Ya Dijelaskannya



kabarin.co – Jakarta, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) membuat aturan baru dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2017 tentang divestasi 51% saham setelah perusahaan tambang berproduksi selama 10%. Ini berlaku bagi semua perusahaan pertambangan.

Lalu bagaimana dengan PT Freeport Indonesia yang jelas diketahui produksinya sudah berproduksi lebih dari 10 tahun? Artinya perusahaan tambang asal Amerika Serikat (AS) sudah melebih batas dari persyaratan yang telah ditetapkan.

Saat mengonfirmasi langsung kepada Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar, dirinya malah mengelak dan enggan menjawab.

“Nanti saja ya dijelaskannya,” ucapnya sambil terburu-buru keluar dari sebuah tempat makan, di bilangan Kebon Sirih, Jakarta, Rabu (18/1/2017).

Sama halnya dengan Arcandra Tahar, Direktur Jenderal Minerba Kementerian ESDM Bambang Gantot Ariyono mengatakan, aturan tersebut tengah dirampungkan pemerintah. “Nanti akan disampaikan aturannya,” singkatnya di tempat yang sama.

Sekedar informasi, PT Freeport Indonesia menyatakan siap mengikuti aturan pemerintah terkait mengubah status Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dengan persyaratan. Yakni, bila pemerintah segera memperpanjang izin ekspor Freeport hingga 2041 dan meminta nail down atau perpajakan tetap. (oke)

Baca Juga:

Luhut Kecewa dengan Minimnya Smelter milik PT Freeport Indonesia

PT Freeport Indonesia Mendapat Perpanjangan Ekspor Konsentrat Hingga 11 Januari 2017

Wasekjen Gerindra, Buat Surat Terbuka Soal Kedaulatan Minerba untuk Presiden Jokowi









loading...

52 Perusahaan Asing Bakal Dipaksa Masuk Pasar Modal RI

Bagaimana pendapat anda?

Loading...

Terpopuler


To Top