Loading...
Politik

Disebut Berseberangan dengan Pemerintah PAN Bantah Itu Semua

kabarin.co – Partai Amanat Nasional (PAN) tidak terima disebut berseberangan dengan pemerintah dalam pembahasan rancangan Undang-undang (RUU) tentang Penyelenggaraan Pemilu.

Sekretaris Jenderal PAN Eddy Soeparno mengatakan bahwa RUU Pemilu tidak hanya sekadar menentukan persyaratan pencalonan presiden (Presidential Threshold), tetapi lebih dari itu, yakni menentukan eksistensi dan keberadaan serta keberlangsungan kehidupan partai politik.

Disebut Berseberangan dengan Pemerintah PAN Bantah Itu Semua

“Oleh karenanya, PAN bukan berseberangan dengan pemerintah,” ujar Eddy kepada SINDOnews, Minggu (23/7/2017).

Baca Juga  PDIP Usung Djarot Saiful Hidayat di Pilgub Sumut

Namun, PAN memiliki tanggung jawab terhadap jutaan pemilih dan kadernya yang selalu berjuang agar partainya memiliki eksistensi dan peran lebih besar di kancah politik dan kebangsaan.

Hal demikian dikatakannya menanggapi pernyataan beberapa elite Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang menilai PAN sudah bukan lagi pendukung pemerintah.

Sebab, PAN tidak ikut di barisan fraksi partai politik pendukung pemerintah di DPR dalam memutuskan RUU Pemilu. PAN tak ingin lima isu krusial RUU Pemilu dilakukan voting.

Baca Juga  Gerindra Incar Kursi Ketua MPR, Begini Tanggapan PDIP

Partai berlambang matahari kembar itu ingin lima isu krusial RUU Pemilu diselesaikan secara musyawarah mufakat.

Sehingga, PAN ikut meninggalkan ruang rapat paripurna DPR alias walk out bersama Fraksi Partai Gerindra, Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jumat 21 Juli 2017 dini hari. (Snd)

Baca Juga:

KPK Bakal Panggil Semua Nama Politikus yang Disebut Terima Dana e-KTP

Baca Juga  Gerindra Menduga Ada Intervensi Pemerintah Untuk Dukung Ahok-Djarot

Dukungan Politik Masih Tidak Pasti, Ridwan Kamil Mulai Pikirkan Mundur di Pilgub Jabar

Politikus PKS Sebut Bom Bunuh Diri Kampung Melayu Diduga Terkait ISIS

Djarot Sebut Ahok Korban Politik

Loading...

Terpopuler


To Top