Loading...
Nasional

Dianggap Sudah Usang, UU Penyiaran Diminta Revisi Secepatnya



kabarin.co – Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM (Menkopohukam) Wiranto mendorong revisi UU No 32 tahun 2002 tentang penyiaran menjadi prioritas DPR dalam masa sidang tahun ini. Revisi diperlukan karena terjadi berbagai perkembangan luar biasa dalam kemajuan teknologi informasi sehingga menuntut perubahan.

Hari ini, kata Wiranto, publik cenderung menggunakan media informasi sebagai sarana membangun opini publik yang negatif. Saat membuka Rapat Pimpinan (RAPIM) Komisi Penyiaran Indonesia 2018 di Jakarta, Senin (26/11), Wiranto menegaskan posisi penyiaran sangat lah strategis.

Dianggap Sudah Usang, UU Penyiaran Diminta Revisi Secepatnya

Strategis yang dimaksud adalah lembaga penyiaran ikut berperan mengatur dan membangun suatu penyiaran yang sehat. Media informasi, ungkap dia, mampu membangun opini publik yang dapat mempengaruhi pandangan masyarakat kepada hal tertentu.

Wiranto menyebut UU Penyiaran yang ada sekarang sudah ketinggalan zaman. Ia menyontohkan, saat ini UU penyiaran tidak mampu menyesuaikan diri dengan kondisi perkembangan teknologi informasi yang bergerak mengarah ke digital.

Dalam RUU penyiaran yang sudah dibahas di Komisi I DPR banyak membahas tentang frekuensi dan digitalisasi karena di dalamnya banyak sekali yang harus dibahas terutama soal perdebatan frekuensi analog dan digital.

“Saya menyarankan agar UU No. 32 Tahun 2002 direvisi karena sudah usang. Harusnya UU ini kan harus menyesuaikan dengan kondisi terkini,” ujar Wiranto di usai Rapim.

Wiranto menegaskan, sampai hari ini pembahasa RUU Penyiaran masih mandeg. Padahal, kata mantan Panglima ABRI tersebut, tujuan adanya RUU penyiaran karena pemerintah ingin mencerdaskan kehidupan bangsa.

Wiranto menilai, zaman sekarang masyarakat bisa terpecah belah karena salah memaknai informasi yang terdapat di media informasi, sehingga perlu UU tersebut direvisi menyesuaikan situasi dan kondisi terkini. Jangan sampai masyarakat disajikan berita atau informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

“Maka saya pesankan teman-teman KPI mampu untuk menjaga agar atmosfer lembaga informasi merawat persatuan ini tetap terjaga dengan baik,” tegasnya.

Anggota Komisi I DPR Andreas Hugo Pareira menjelaskan bahwa di zaman digital saat ini satu frekuensi bisa dipecah untuk penyiaran 5 sampai 15 kanal televisi. Untuk itu, negara harus mengatur sumber daya frekuensi yang terbatas dan lembaga penyiaran harus izin ke negara. Pasalnya, satu frekuensi saja secara hitungan ekonomi berpotensi bisa mencapai penghasilan Rp 50 triliun per tahun.









loading...

“Kira harus atur, karena frekuensi ini terbatas. Harus dikuasai negara dan lembaga penyiaran harus izin ke negara dan tidak boleh diperjualbelikan,” paparnya.

Politisi PDI Perjuangan itu juga setuju RUU Penyiaran selesai pada akhir periode 2014-2019. Harapannya agar bangsa Indonesia perlu menyesuaikan untuk beralih ke frekuensi digital. Jika tidak, maka informasi di Indonesia akan ketinggalan dari negara lain.

Ketua KPI Yuliandre Darwis mengatakan Rapim yang mereka laksanakan bertujuan mencari persamaan persepsi dengan lembaga lain terutama terkait Pemilu 2019. Salah satunya adalah dengan gugus tugas pemilu yang diinisiasi KPI, KPU, Bawaslu, dan Dewan Pers.

“Selama ini ada aturan regulasi yang agak bias, maka dengan forum Rapim ini kami sempurnakan pemahamannya termasuk soal definisi kampanye.” (arn)

Baca Juga:

Industri Penyiaran Tolak UU yang Melarang Iklan Rokok di TV

Jurnalis Media Online Ditangkap Polda Sumatera Utara, AJI Medan Kecam Penangkapan

KPI: Objektivitas Adalah Hal yang Penting, Metro TV Diminta untuk Melakukan Evaluasi

Artikel menarik lainnya untuk anda

Bagaimana pendapat anda?

Loading...

Terpopuler


To Top