Loading...
Opini

Desmond : Membuka Mata Najwa

Apakah kiranya dalam hal ini Najwa berharap supaya DPR menolak saja usulan rapat rapat pembahasan RUU tersebut dengan alasan sedang pandemic corona ?.  Jadi kalaupun pada akhirnya RUU tersebut akan ditolak di DPR, prosesnya adalah melalui pembahasan juga artinya melalui rapat rapat juga. Dalam hal ini harus dipahami juga bahwa tidak semua fraksi di DPR bisa digeneralisir karena jelas-jelas tidak semua fraksi di DPR mau melanjutkan RUU usulan pemerintah misalnya Omnibus law cipta kerja . Fraksi seperti PKS, Nasdem, Gerindra dan Demokrat sudah jelas menolaknya.

Jadi jangan mentang mentang sedang pandemic corona lalu semua sumberdaya yang ada difokuskan kesana meskipun harus diakui ada prioritasnya.  Mungkin seperti halnya kehidupan kita sekarang yang harus berjibaku menyelamatkan diri dari kemungkinan terpapar corona dengan memakai masker, sarung tangan, rajin cuci, jaga kebersihan dan sebagainya.

Tetapi bukan berarti lalu kita disuruh berdiam diri dirumah tidak boleh bekerja kalau memang sembako tidak ada.  Jaga diri untuk supaya tidak terkena corona penting tetapi bekerja mengisi perut juga penting agar tidak kehilangan nyawa.

Baca Juga  329 Pelajar Indonesia Adu Gagasan Melalui Lomba Esai

Gambarannya mungkin seperti acara yang di asuh oleh mbak Nana sendiri yaitu mata najwa. Acara ini ditengah pandemi corona tetap saja berlangsung alias masih siaran dengan mengambil  tema pokok bahasan yang berbeda beda tak cuma soal corona. Sesungguhnya kalau mau fokus ke masalah corona yang dibahas mestinya soal corona saja jangan yang lainnya. Tetapi bukanah  ini tidak dilakukannya ?

Intinya semua harus seimbang, jangan sampai karena pandemi corona lalu semuanya harus dihentikan alias tidak boleh bekerja. Nanti kalau tidak bekerja alias diruma saja malah disebut makan gaji buta.

Harus diakui prioritas memang tetap ada,  tapi bukan berarti yang lain tidak bole dilakukan karena akan ada dampaknya. Najwa Shihab harus tetap bekerja demi mencari nafkah walaupun tetap waspada jangan sampai terpapar corona. Jika tidak bekerja , bisa jadi dia bebas dari corona, tapi sakit, karena kurang makan atau minimal susut isi kantongnya.

Minim Asupan Data

Kritik kritik yang tidak dilengkapi dengan data, akhirnya hanya menjadi sekadar opini atau asumsi belaka. Bahkan cenderung menyalahi kaidah jurnalistik karena  cek dan ricek tidak dilakukan sebagaimana mestinya.

Baca Juga  MANAJEMEN BISNIS UNTUK PERTANIAN INDONESIA

Kritik terhadap Satgas covid DPR, Najwa pun tanpa cross check, sudah menyiarkan ke publik, itu jelas bertentangan dengan profesinya. Sebagai contoh soal APD Najwa keliru karena itu bukan APD. Memang mirip hazmat atau APD yang dibutuhkan tenaga medis dalam menangani pasien terinfeksi virus corona. Namun Koordinator Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 DPR Sufmi Dasco Ahmad menyatakan seragam itu bukan APD yang biasa dikenakan para tenaga medis.”Kebetulan Satgas seragamnya menyerupai APD. Kenapa dibilang menyerupai? Karena bahan standar yang kita pakai kan bukan standar APD. Yang kita sumbang baru standar APD,” kata Dasco melalui pesan suara kepada CNNIndonesia.com, Rabu (15/4).

Selanjutnya soal herbal (jamu) yang dikatakan Nana belum lulus BPOM, faktanya Jamu HERBAVID-19 dari Satuan Tugas Lawan Covid-19 DPR telah mengantongi izin edar dari Badan Penawasan Obat dan Makanan (BPOM).Pantauan Tempo dari laman resmi BPOM, obat herbal tersebut tercatat dengan Nomor Registrasi TR203643421  dan terbit pada 30 April 2020.

Bahkan ada tudingan bahwa jamu tersebut di impor dari China  pada hal menurut Deputi Penerangan Masyarakat Satgas Covid-19 DPR Arteria Dahlan membantah jamu itu dari Cina.Politiksu PDIP itu menjelaskan, obat herbal milik timnya diproduksi di dalam negeri, mempekerjakan tenaga lokal, dan sebagian besar bahannya asli Indonesia, demikian sebagaimana dikutip dari Tempo.co, 01/05/2020.

Baca Juga  Diskursus Kebangsaan Dalam Kontemplasi Nasional

Lagi pula kalau mau fair dalam penyampaian, mestinya disampaikan juga oleh Nana bahwa pembentukan Satgas Lawan Covid-19, adalah inisiasi personal para anggota dewan dan wujud kepedulian sosial terhadap masyarakat. Sebagaimana dinyatakan oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad yang ditunjuk sebagai koordinator mengatakan, Satgas Lawan Covid-19.

Ia menyatakan bahwa Satgas ini tidak menggunakan APBN alias Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Menurut Dasco, anggaran pembentukan satgas berasal dari sumbangan para anggota DPR. “Pembentukan satgas ini tidak menggunakan anggaran DPR, tetapi memakai anggaran iuran dari anggota DPR serta para anggota DPR ikut bergotong royong ikut membantu menyumbang di daerah masing-masing melalui satgas ini,” katanya. Dasco menjelaskan, satgas ini bertujuan untuk membantu pemerintah dalam percepatan penanganan Covid-19 di daerah, sebagaimana ditulis kompas, 09 /04/2020.

Laman: 1 2 3 4

Loading...

Terpopuler

To Top