Loading...
Kriminal

BPK: Kasus Sumber Waras, Kerugian Negara di Ganti Negara, Jeruk Makan Jeruk Dong

BPK dan KPK



kabarin.co, Jakarta – BPK: Pengembalian kerugian oleh pemerintah seperti jeruk makan jeruk.

Staf ahli Bidang Pemeriksaan Investigatif Badan Pemeriksa Keuangan, I Nyoman Wara, mengatakan pengembalian uang ganti rugi negara Rp 191,3 miliar terkait dengan pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras seharusnya bukan dilakukan pihak pemerintah DKI Jakarta.

“Dari tempat mana itu dibayarkan. Mestinya begitu,” kata Wara setelah menghadiri rapat di Balai Kota Jakarta, Kamis, 23 Juni 2016. Dia mengungkapkan, pemerintah DKI telah melunasi pembelian lahan itu kepada pihak RS Sumber Waras. Semestinya uang ganti rugi dikembalikan pihak RS Sumber Waras sebagai penjual.

“Kalau Pemprov yang mengembalikan, jeruk makan jeruk dong,” kata dia. Namun, Wara enggan menjelaskan lebih rinci terkait dengan uang penyerahan ganti rugi tersebut. Wara hanya menyebutkan, bahwa tindak lanjut rekomendasi telah dijelaskan oleh Ketua BPK Harry Azhar Aziz saat dikunjungi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Senin kemarin, KPK bertandang ke kantor BPK. Dalam pertemuan tersebut, BPK berpegang teguh bahwa dalam pembelian lahan Sumber Waras tetap terjadi penyimpangan. Harry Azhar mengatakan pemerintah DKI tetap harus menjalankan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23-E Ayat 3.

Dalam undang-undang itu disebutkan pemerintah harus tetap menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Jakarta Tahun 2014 yang diterbitkan BPK.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus tetap mengembalikan kerugian negara Rp 191,3 miliar yang harus dilakukan dalam kurun 60 hari setelah audit.

BPK: Pemprov DKI Harus Patuhi UUD45 Pasak 23e ayat 3
Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Harry Azhar Aziz tidak ambil pusing perihal siapa yang bakal mengembalikan kerugian negara sebesar Rp 191,3 miliar dalam pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras. Menurut dia, hal itu sudah menjadi urusan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Sumber Waras untuk menentukannya.

“Tapi, surat kami (untuk mengganti kerugian) bukan ke Sumber Waras, melainkan ke Pemprov. Sekarang, terserah Pemprov mau bagaimana. Kami juga tidak memandang Ahok (yang harus mengganti),” ujar Harry saat dicegat awak media di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Kamis, 23 Juni 2016.

Senin kemarin, KPK berkunjung ke kantor BPK. Dalam pertemuan itu, BPK berpegang teguh bahwa tetap terjadi penyimpangan dalam pembelian lahan RS Sumber Waras. Oleh karenanya, pemerintah Jakarta tetap harus mematuhi Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23E ayat 3.

ICW: Pemprov DKI Tidak Perlu Mengembalikan Kerugian Negara
Koordinator Divisi Investigasi Indonesia Corruption Watch, Febri Hendri, mengatakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak perlu mengembalikan kerugian negara Rp 191,3 miliar, seperti yang disebutkan Badan Pemeriksa Keuangan dalam audit pembelian sebagian lahan Rumah Sakit Sumber Waras.








loading...

“Ini jadi situasi yang dilematis. BPK telanjur menyatakan ada kerugian negara, meski akibat ketidakcermatan. Menurut kami, Pemprov DKI tidak perlu mengembalikan kerugian negara sepanjang perhitungan kerugian tidak cermat,” kata Febri saat dihubungi, Rabu, 22 Juni 2016.

Menurut Febri, audit atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2014, yang memuat pembelian lahan RS Sumber Waras, tidak mengacu pada aturan perhitungan nilai jual obyek pajak dan zona nilai tanah. “Perlu dipertimbangkan kembali pengembalian kerugian negara tersebut,” ujarnya.

Febri menilai, proses pengembalian kerugian negara itu rumit. Menurut dia, Yayasan Kesehatan Sumber Waras, pemilik awal lahan, akan menolak bila mereka diwajibkan mengembalikan dana senilai kerugian negara yang ditaksir BPK.

Namun, bila Pemprov DKI menjual kembali lahan seluas 3,6 hektare itu, harga NJOP meningkat jauh lebih tinggi daripada tahun transaksi pada 2014.

“Kalau Pemprov DKI jual lahan dengan harga tahun 2014, akan muncul pertanyaan, kok tanah Pemprov dijual murah? Bisa masuk pidana korupsi,” ujar Febri.

Pada 20 Juni lalu, Komisi Pemberantasan Korupsi bertandang ke kantor Badan Pemeriksa Keuangan.

Dalam pertemuan itu, BPK tetap berpegang teguh telah terjadi penyimpangan pembelian lahan RS Sumber Waras. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pun diwajibkan mengembalikan kerugian negara Rp 191,3 miliar. (tem)

Bagaimana pendapat anda?

Loading...

Terpopuler

To Top