Loading...
KabarUtama

BPK Audit Investigasi Pembelian Lahan Cengkareng




kabarin.co — Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyatakan adanya penyimpangan dalam pembelian lahan di Cengkareng Barat, Jakarta Barat seluas 4,6 hektar. BPK menemukan indikasi penyimpangan ketika melakukan audit keuangan pemerintah provinsi DKI Jakarta.

“Pembelian itu menyimpang karena pemprov membeli lahannnya sendiri, padahal lahan itu sudah masuk dalam inventarisir aset mereka,” kata juru bicara BPK, Yudi Ramdan kepada CNNIndonesia.com, Selasa (28/6).

Dengan adanya dugaan penyimpangan itu, BPK menindaklanjutinya dengan melakukan audit investigasi atas pembelian lahan tersebut sejak 23 Juni.

“Kami sedang menginvestigasi siapa yang melakukan ini, berapa kerugian negara,” kata Yudi.

Lahan di Cengkareng Barat sejak 1967 dimiliki oleh Dinas Kelautan, Pertanian, dan Ketahanan Pangan (DKPK) dengan tiga Sertifikat Hak Milik (SHM). Beberapa tahun kemudian lahan tersebut disengketakan dan pada 2010, Mahkamah Agung pun menyatakan DKPK sebagai pemilik lahan.

Entah bagaimana caranya, pada 2014 seorang warga Bandung Toeti Noezlar Soekarno memiliki SHM dari Badan Pertanahan Nasional di atas lahan yang sama. Kepada Toeti inilah Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah membeli lahan pada Agustus 2015 senilai Rp668 miliar.

Kongkalikong Aparat Pemprov

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menuding ada mafia tanah yang bekerjasama dengan aparat birokrat dalam kongkalikong pembelian lahan milik sendiri. Ahok menuding keterlibatan pejabat di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

Menurut Ahok, permainan dalam menyusut aset-aset daerah telah terjadi lama. Modusnya membuat banyak aset daerah yang tak tercatat dan berujung pada sengketa lahan dengan pihak ke tiga.

“Dulu memang kacau dan memang ada permainan di BPKAD, mereka lama sekali dalam menyusun aset,” kata Ahok saat ditemui di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (28/6).








loading...

Ahok juga menyebut salah satu kepala bidang di Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah terlibat dengan mendapatkan gratifikasi sekitar Rp10 miliar. Gratifikasi ini telah dikembalikan kepada KPK pada awal tahun lalu.

“Mereka memberi miliaran dan saya curiga kalau itu bukan ucapan terima kasih, makanya saat itu saya lapor KPK,” kata Ahok.

Kepala bidang yang tidak diketahui namanya telah didemosi atau diturunkan jabatannya karena terbukti memiliki niat menerima gratifikasi tersebut. Gratifikasi ini diduga diberikan oleh pihak penjual lahan.

Selain kasus lahan di cengkareng, persoalan yang mirip terjadi dengan aset milik pemprov seluas 3 ribu meter persegi di Cakung Cilincing. Lahan itu merupakan hibah yang diberikan seorang anggota masyarakat pada 1995.

Namun, Pemprov DKI merasa tidak pernah mengurus lahan hingga akhirnya ada seseorang yang membangun rumah di atas lahan itu.

“Ini mungkin ada permainan, orang memberi tanah tapi tak ada bukti sehingga diserobot,” ujar Ahok.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit investigatif atas pengadaan lahan untuk pembangunan Rumah Susun Cengkareng Barat.

Menurut Ahok, permintaan audit investigatif itu diawali kecurigannya terhadap mahalnya jasa notaris pada pengadaan lahan itu.

Pengadaan lahan untuk pembangunan Rumah Susun Cengkareng Barat merupakan salah satu temuan yang tercantum dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK atas laporan keuangan Pemerintah Provinsi DKI 2015.

“Kami curiga pembelian lahan yang kami bilang notarisnya mahal. Misalnya saya tanya, kalian ada enggak orang Indonesia jual beli tanah bayar notaris sampai miliaran?” ujar Ahok.

Ia menyampaikann hal itu usai melakukan pertemuan dengan penanggung jawab pemeriksaan dari BPK, I Nyoman Wara, di Balai Kota, Kamis (23/6/2016).

Menurut Ahok, peraturan perundang-undangan memang menyatakan jasa notaris maksimal bisa satu persen dari nilai transaksi. Namun, ia menyebut pada praktek di lapangan, jasa notaris biasanya hanya berkisar Rp 10 jutaan.

“Nah kami minta bantuan BPK untuk periksa karena dari dulu DKI beli tanah selalu pakai  maksimum satu persen. Apalagi kami curiga ada tanah kami yang dibeli sendiri dengan palsukan dokumen,” kata Ahok.

Ahok berharap agar BPK segera menindaklanjuti permintaannya itu.

Ia mengatakan lahan itu dibeli dengan harga Rp 600 miliar.

“Saya minta BPK supaya notaris itu diperiksa juga. Mana ada orang bodoh sih mau bayar notaris Rp 4-5 miliar. Misalnya beli tanah Rp 600 miliar, kamu bayar notarisnya Rp 6 miliar, gila enggak? Rp 10 juta juga banyak yang mau urus tanah sekeping doang,” ujar Ahok. (cnn/kom)

 

Baca Juga:

Ahok Gandeng BPN dan Notaris Bahas Pembelian Lahan

Bagaimana pendapat anda?

Loading...

Terpopuler


To Top