Loading...
Kriminal

Bos Paramount Eddy Sindoro Dicekal ke Luar Negeri oleh KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus melakukan pengembangan untuk kasus suap PN Jakarta Pusat. Hari ini KPK secara resmi melakukan pencekalan terhadap Eddy Sindoro



kabarin.co РJakarta, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus melakukan pengembangan untuk kasus suap PN Jakarta Pusat. Hari ini KPK secara resmi melakukan pencekalan terhadap Eddy Sindoro.

“Hari ini KPK telah mengirimkan surat permohonan cekal atas nama Eddy Sindoro per 28 April untuk 6 bulan ke depan,” ujar Plh Kabiro Humas KPK Yuyuk Andriati di KPK, Jl HR Rasuna Said, Jaksel, Senin (2/5/2016).

Walau belum menjelaskan secara rinci keterlibatan Eddy dalam kasus ini, Yuyuk mengatakan pencekalan dilakukan karena berkaitan dengan kasus PN Jakarta Pusat. Pihak Imigrasi sudah memastikan hal ini.

“Berkaitan kasusnya dengan kasus PN Jakarta Pusat. Ada dugaan keterlibatan makanya kami meminta cekal untuk selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan kepada yang bersangkutan terkait kasus ini,”ucapnya.

Pihak KPK melakukan pencekalan agar sewaktu-waktu Eddy dapat dipanggil untuk diperiksa keterangannya.

“Alasan pencekalan, kalau dibutuhkan sewaktu-waktu untuk dimintai keterangan yang bersangkutan tidak sedang berada di luar negeri,” jelas Yuyuk.

Pihak KPK telah mengecek keberadaan Eddy. Saat ini yang bersangkutan telah dikonfirmasi masih berada di Indonesia. “Tentunya sudah di-cek oleh penyidik (yang bersangkutan) masih di dalam negeri,” ucap Yuyuk.

Eddy Sindoro merupakan Chairman PT Paramount Enterprise International. PT Paramount Enterprise International sebelumnya telah digeledah tim penyidik KPK usai melakukan operasi tangkap tangan pada Rabu, 20 April 2016. Panitera sekretaris Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) Edy Nasution dan seorang perantara bernama Doddy Aryanto Supeno diciduk tim KPK saat itu.

Selain di kantor PT Paramount Enterprise International di Gading Serpong Boulevard, tim penyidik KPK juga telah menggeledah kantor PN Jakpus; rumah Sekjen Mahkamah Agung (MA) Nurhadi di Jalan Hang Lekir; Jakarta Selatan, dan ruang kantor Sekjen MA Nurhadi.

Dari tangan Edy, KPK menyita duit Rp 50 juta. Namun sebenarnya telah ada pemberian sebelumnya sebesar Rp 100 juta yang diserahkan pada Desember 2015 dengan commitment fee sebesar Rp 500 juta.









loading...

Atas kasus itu, Edy disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang nomor 20 tahun 2001, juncto Pasal 64 KUHP, juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Sementara Doddy disangka melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 5 ayat 1 huruf b atau Pasal 13 Undang-undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang nomor 20 tahun 2001, juncto Pasal 64 KUHPidana, juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. (det)

Bagaimana pendapat anda?

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Loading...

Terpopuler

To Top