Loading...
Nasional

Penjelasan Ketua KPU Soal Surat Dukungan Calon Independen Bermaterai

Ketua KPU Husni Kamil Manik angkat bicara terkait Peraturan KPU Nomor 9 tentang surat dukungan calon independen bermaterai.

Ketua KPU Husni Kamil Manik

kabarin.co – Jakarta, Ketua KPU Husni Kamil Manik angkat bicara terkait Peraturan KPU Nomor 9 tentang surat dukungan calon independen bermaterai. Husni kembali menegaskan bahwa meterai wajib disertakan pada formulir surat pernyataan dukungan calon independen per desa atau kelurahan, bukan per orang.

“KPU membuat suatu aturan untuk memudahkan, di mana pemberian materai terhadap pengakuan dukungan pasangan calon itu sudah dilakukan sejak Pilkada 2005 dan basisnya adalah desa dan kelurahan. Nah kemarin kami mengajukan perubahan agar mempermudah apabila cuma satu orang yang mendukung satu pasangan calon di desa atau kelurahan itu maka diberi saja materai satu. Begitu,”

Hal tersebut disampaikan Husni usai menghadiri peluncuran buku ketua BPK Harry Azhar Azis kepada wartawan di Rumah Makan Warung Sunda, Jl Gatot Subroto, Pancoran, Jakarta Selatan, Senin (25/4/2016).

Dia mengatakan penghitungan surat dukungan bukanlah satu orang satu materai. Apabila ada satu pendukung di satu desa atau kelurahan, dapat dibuat materai di wilayah tersebut untuk menyampaikan dukungannya.

“Mungkin saja 500 ribu (dukungan) di satu desa/kelurahan misalnya, satu materainya, gitu. Jadi satu desa satu kelurahan satu materai. Kenapa satu desa satu kelurahan satu materai? karena basis penelitiannya nanti desa dan kelurahan. Petugas kami akan mempedomani mana dokumen yang sah dan yang tidak sah,” kata Husni.

Baca Juga  Tega, Anak Gugat Ibu Kandungnya Rp1,8 Miliar

“Pendaftaran awal dari pasangan calon perseorangan dia harus membawa sejumlah dukungan. Dukungan yang dimuat itu kan pengakuan pasangan calon itu bahwa dia didukung oleh pemilih. Untuk membuktikan dengan legal administrasi maka dia menandatangani itu di atas materai. Jadi pasangan calonnya yang tanda tangan di atas materai,” sambungnya.

diatur dalam Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Kepala Daerah, sebagai berikut:

Pasal  13

(1) Pasangan Calon Perseorangan wajib menyerahkan dokumen  dukungan untuk  memenuhi persyaratan pencalonan sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal 9 dan Pasal 10

(2) Penyerahan  dokumen  dukungan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) dilakukan sesuai  dengan  jadwal  dalam Peraturan  Komisi  Pemilihan  Umum  tentang Tahapan, Program     dan     Jadwal     Penyelenggaraan     Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota

(3) Penyerahan  dokumen  dukungan  sebagaimana  dimaksud pada ayat  (2) diserahkan paling  lambat  pukul  16.00 waktu setempat.

Pasal 14

(1) Dokumen dukungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13  ayat  (1)  berupa surat pernyataan dukungan, dengan dilampiri  fotokopi identitas kependudukan dan rekapitulasi jumlah dukungan.

(2) Surat   pernyataan   dukungan  sebagaimana dimaksud pada  ayat  (1) dapat menggunakan formulir  Model B.1- KWK Perseorangan.

(3) Dalam hal Pasangan Calon perseorangan telah menghimpun  surat pernyataan dukungan secara perseorangan atau kolektif, tapi tidak menggunakan formulir  Model B.1-KWK  Perseorangan, Pasangan  Calon perseorangan wajib  menyusun  daftar nama  pendukung ke dalam formulir Model B.1-KWK Perseorangan, dilampiri    surat    pernyataan    dukungan yang telah dihimpun, berisi data:

Baca Juga  Kepala KSAU TNI : Ada 13 Orang di Pesawat Tersebut Dipastikan Meninggal

a. nomor induk kependudukan;
b. alamat;
c. Rukun Tetangga(RT)/Rukun Warga(RW);
d. desa atau sebutan lain/kelurahan;
e. kecamatan;
f. kabupaten/kota;
g. tempat dan tanggal lahir/umur;
h. jenis kelamin; dan
i. status perkawinan.

4) Identitas  kependudukan sebagaimana  dimaksud  pada ayat (1) dapat berupa:

a. Kartu Tanda Penduduk;
b. kartu keluarga berlaku untuk 1 (satu) pendukung;
c. paspor; atau
d. Identitas Lain.

(5) Dalam hal Pemilihan dilaksanakan  pada daerah pemekaran, identitas kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang diterbitkan oleh pemerintah daerah induk dapat  digunakan  sepanjang  masih  berada dalam  wilayah  daerah  pemekaran  dan belum dilakukan perubahan administrasi kependudukan.

(6) Surat Identitas Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4)  huruf d, dilarang dikeluarkan secara kolektif.

(7) Pasangan   Calon perseorangan   menyusun rekapitulasi  jumlah   dukungan sebagaimana   dimaksud   ayat   (1) dengan  menggunakan formulir Model B.2-KWK Perseorangan untuk:
a. setiap   desa   atau   sebutan   lain/kelurahan dan kecamatan untuk   Pemilihan  Bupati dan   Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil  Walikota; atau
b. setiap  desa atau sebutan lain/kelurahan, kecamatan  dan kabupaten /kota  untuk Pemilihan Gubernur dan  Wakil Gubernur

Baca Juga  SBY: Saya Khawatir Dengan Negara Ini, Jokowi Belom Banyak Pengalaman

Pasal 15

(1) Pasangan Calon perseorangan menyerahkan  surat pernyataan dukungan dan rekapitulasi jumlah dukungan sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal 14  ayat  (1) dalam bentuk softcopy dan hardcopy.
(2) Softcopy sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan file asli.
(3) Penyerahan lampiran dokumen dukungan berupa fotokopi  identitas  kependudukan  sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dalam bentuk hardcopy.
(4) Dokumen dukungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal  14  ayat  (1) dikelompokkan  berdasarkan  wilayah  desa  atau sebutan lain/kelurahan.
(5 )Dokumen dukungan Pasangan Calon perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dan ayat (3) dibuat dalam 3 (tiga) rangkap, dengan ketentuan:
a. Pasangan  Calon menyerahkan 1 (satu) rangkap  asli dan 2 (dua) rangkap salinan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota;
b.KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menyerahkan 1 (satu) rangkap salinan kepada PPS melalui PPK;
c.1 (satu) rangkap salinan sebagai  arsip Pasangan Calon, setelah memperoleh pengesahan KPU Provinsi/KIP  Aceh  atau  KPU/KIP  Kabupaten/Kota dengan membubuhkan paraf dan cap basah.
(6) Dalam hal Pasangan Calon perseorangan  tidak memenuhi  ketentuan  sebagaimana
dimaksud pada  ayat (1), ayat   (2), ayat   (3), ayat   (4)   dan   ayat (5),  KPU Provinsi/KIP    Aceh    atau    KPU/KIP    Kabupaten/Kota mengembalikan  dokumen  dukungan  untuk  diperbaiki dalam masa penyerahan dokumen dukungan.

Laman: 1 2 3

Comments
Loading...

Terpopuler


To Top