Loading...
Daerah

Angka Pengangguran di Sumbar 2021 Capai 179.950 Jiwa

Gubernur Sumbar, Mahyeldi menyerahkan cinderamata kepada pihak Komisi IX DPR RI, Selasa (7/12). (Kabarin/Adpim Sumbar)

Kabarin.co, Padang– Angka pengangguran terbuka di Sumatera Barat (Sumbar) 2021, sebanyak 179.950 jiwa atau 6,52 persen.

Angka itu sesuai data Badan Pusat Statistik (BPS) yang disampaikan Gubenur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah di hadapan rombongan Komisi IX DPR RI, Selasa (7/12).

Jumlah itu, kata Mahyeldi, menurun jika dibandingkan angka pengangguran terbuka di Sumbar tahun 2020 yang menyentuh di angka 190,61 ribu jiwa.

“Meski masih dalam kondisi pandemi tapi tingkat pengangguran di Sumbar menurun dari tahun 2020,” sebut Mahyeldi.

Mahyeldi juga menyampaikan jumlah penduduk usia kerja Sumbar tahun 2021 sebanyak 4,76 juta jiwa. Meliputi angkatan kerja 2,7 juta, dan 1,1 juta bukan angkatan kerja.

Baca Juga  Andre Rosiade Pastikan Holding Pertamina Tidak di-IPO

Dari data itu, lanjut Mahyeldi, terdapat jumlah penduduk yang bekerja sebanyak 2,58 juta dan yang menganggur 179.950 prang atau 6,52 persen.

Sekaitan pandemi COVID-19, pada 2021 terdapat 313.850 penduduk usia kerja yang terdampak. Jumlah ini turun dari 2020, yakni mencapai 531.560 jiwa.

“Pemprov Sumbar juga menetapkan UMP tahun 2022, sebesar Rp2.512.539 baik 1 persen, lebih dari tahun ini Rp2.488.041,” ujarnya.

Kedatangan rombongan Komisi IX DPR RI ini, Mahyeldi berharap bisa memberikan masukan untuk dijadikan pertimbangan bagi kemajuan Sumbar ke depan.

Baca Juga  Refrizal: Empat Pilar MPR Menguatkan Tenun Kebangsaan

Ketua rombongan Komisi IX DPR RI, Edy Wuryanto menyampaikan kunjungan spesifik ke Sumbar ini untuk melakukan pengawasan penetapan dan implementasi UMP 2022.

Menurut Edy, itu berdasarkan Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014. Apalagi, Komisi IX membidangi dua sektor, yakni ketenagakerjaan dan kesehatan.

“Dua sektor ini sangat komplek namun juga sangat fundamental,” sebut Edy.

Dikatakan Edy, kunjungan ini dilakukan dalam rangka evaluasi penetapan UMP 2022. Penetapan UMP ini berdasarkan PP 36 Tahun 2021.

Baca Juga  Diduga Bunuh Diri, Mahasiswa Jatuh dari Lantai 7 Gedung Perbanas

Pada satu sisi, lanjutnya, penetapan UMP memberikan jaminan kepada pekerja untuk mendapatkan upah layak. Namun sisi lain, masih ada polemik antara perusahaan dan serikat pekerja.

“Penting untuk turun langsung melihat kondisi di Sumbar. Dijadikan bahan yang disampaikan pada mitra kerja, sekaligus bahan yang akan dibawa rapat komisi,” jelasnya.

Turut hadir dalam rombongan IX DPR RI itu, Rahmad Handoyono, Zulfikar Achmad, Hasan Saleh, dan Alifuddin. Selain ke Sumbar, sebagian komisi IX juga ke Bali, dan Luar Negeri. (*)

Loading...

Terpopuler


To Top