Loading...
Kesehatan

Air Minum dalam Kemasan Bisa Saja Tercemar, Begini Kata BPOM

minuman dalam kemasan bisa saja tercemar

PHOTO: GOOGLE

kabarin.co, Jakarta -Meskipun diolah di pabrik, namun minuman dalam kemasan bisa saja tercemar. Inilah yang menjadikan air minum isi ulang dan air kemasan disebut sebagai salah satu faktor pengancam keamanan pangan di Indonesia. Kenapa bisa tercemar?

Direktur Surveilans dan Penyuluhan Keamanan Pangan, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), drs Halim Nababan, mengatakan memang sebagian besar pabrik pengolahan air minum sudah memenuhi syarat good manufacturing practice (GMP). Namun risiko pencemaran produk tetap ada karena rantai suplai pangan yang tidak terawasi dengan baik.

“Misalnya untuk air isi ulang, kan butuh distributor untuk bisa sampai ke konsumen. Dalam proses distribusi inilah risiko pencemaran terjadi,” tutur Halim, dalam diskusi Pangan Aman Investasi Masa Depan di Kantor BPOM, Jl Percetakan Negara, Jakarta Pusat, Senin (9/5/2016).

Untuk air galon dan air minum dalam kemasan lainnya, ada minimal 2 rantai distribusi sebelum akhirnya sampai ke konsumen. Pertama adalah distribusi dari pabrik ke agen besar, dan kedua distribusi dari agen besar ke warung atau toko.

Dalam proses distribusi ini, air galon dan air minum dalam kemasan belum tentu disimpan dengan baik. Distributor bisa saja menyimpan air galon atau air minum dalam kemasan di ruang penyimpanan dengan higienitas yang tidak baik atau suhunya tidak sesuai anjuran.

“Nah ketika sampai di warung atau toko, air galon itu kan ditaruhnya di mana? Di luar atau di lantai. Kadang juga galonnya kotor dan kita harus bersihkan lagi sebelum ditaruh di dispenser. Di sini juga ada potensi pencemaran,” ungkapnya.

Sementara untuk air minum isi ulang, risiko pencemaran tidak hanya ada pada proses distribusi. Kebersihan alat mulai dari cartridge hingga selang dan pipa sering luput dari perhatian penyedia depot layanan air isi ulang.

Karena itu perlu ada pengawasan lebih ketat terkait hal ini. Halim mengatakan BPOM melalui Balai POM di tiap daerah sudah melakukan pengawasan. Namun kurangnya sumber daya membuat pengawasan tidak berjalan maksimal.

“Karena itu harus ada kerja sama antara BPOM dengan pemerintah daerah, termasuk juga masyarakat. Kalau pengawasan dilakukan bersama tentu hasilnya akan lebih maksimal,” ungkapnya.

Comments
Loading...

Terpopuler


To Top