Loading...
Nasional

Ahok Terbukti Melanggar Aturan Setelah PTUN Menangkan Gugatan Nelayan Terkait Reklamasi




kabarin.co – Jakarta, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta yang memenangkan gugatan nelayan atas izin reklamasi Pulau F, I dan K di Teluk Jakarta yang dikeluarkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI membuktikan bahwa Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) adalah seorang yang gegabah dan suka melanggar aturan.

Demikian pernyataan resmi dari Koordinator Komunitas Tionghoa Anti Korupsi (KomTak), Lieus Sungkharisma, seperti mengutip Okezone, Sabtu (18/3/2017).

Ia mengatakan bahwa putusan PTUN merupakan refleksi dari upaya-upaya keras Ahok dalam memuluskan proyek reklamasi yang merugikan masyarakat. “Ini satu lagi bukti Ahok itu bukan orang baik dan bersih,” kata Lieus

“Kebusukan tak bisa lagi ditutup-tutupi. Inilah saatnya kebenaran harus menang,” ujarnya lagi.

Menurut Lieus, Ahok menganggap DKI sebagai perusahaan pribadi selama menjabat sebagai Gubernur Jakarta. Hal ini dapat dilihat dari salah alasan hakim PTUN menolak reklamasi lantaran Ahok tak melalukan proses konsultasi publik dengan benar dalam penyusunan kajian analisi dampak lingkungan (Amdal).

Padahal, syarat itu tertera dalam Pasal 30 UU 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Lieus meminta Pemprov DKI mematuhi putusan Majelis Hakim PTUN untuk segera menghentikan semua kegiatan reklamasi di Teluk Jakarta, Ia juga berharap pada pelaksana tugas (Plt) Gubernur DKI, Soemarsono, untuk tidak melakukan banding.

“Sudahlah. PTUN kan sudah memutuskan bahwa proyek reklamasi itu melanggar hukum dan lebih besar kerugian yang ditimbulkannya ketimbang manfaatnya. Lebih baik energi dan uang Pemprov digunakan untuk kegiatan yang lebih bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan rakyat Jakarta daripada terus menerus berperkara di pengadilan,” katanya.

Sebelumnya, Majelis Hakim PTUN Jakarta pada sidang putusan Kamis 16 Maret 2017, mengabulkan gugatan Komunitas Nelayan Tradisional (KNT) dan WALHI atas Surat Keputusan Gubernur Nomor 2.485 Tahun 2015 tentang Pemberian Izin Reklamasi Pulau K di Teluk Jakarta kepada PT Pembangunan Jaya Ancol.

Kemudian dalam sidang selanjutnya, majelis hakim mengabulkan seluruh gugatan nelayan atas reklamasi Pulau F yang dilakukan PT Jakarta Propertindo (Jakpro). Majelis hakim memutuskan untuk mengabulkan seluruh gugatan para penggugat.








loading...

Sedangkan dalam sidang terakhir, hakim membatalkan izin reklamasi untuk Pulau I yang diberikan Pemprov DKI kepada PT Jaladri Kartika Ekapaksi. Adapun pihak tergugat berasal dari komunitas nelayan dan sejumlah aktivis pemerhati lingkungan hidup. (per/oke)

Baca Juga:

Lanjutkan Reklamasi, Luhut dan Ahok Tunjukkan Arogansi Kekuasaan

Demi Selamatkan Proyek Reklamasi, Ahok Diangkat Jadi Gubernur Lagi

Ini kata KPK Soal Kebijakan Ahok di Reklamasi Jakarta

Bagaimana pendapat anda?

Loading...

Terpopuler


To Top