Loading...
Nasional

ACTA Gugat Jokowi ke PTUN Karena Membiarkan Ahok Kembali Aktif Jadi Gubernur




kabarin.co – Pemerintahan Jokowi-JK, khususnya Presiden Joko Widodo digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) DKI Jakarta oleh Advocat Cinta Tanah Air (ACTA).

Gugatan ini dilakukan lantaran masih aktifnya Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebgai Gubernur DKI Jakarta yang kini telah berstatus terdakwa.

Tim ACTA telah mendaftarkan gugatan ke PTUN DKI Jakarta di Jalan Sentra Primer Baru Timur, Pulo Gebang, Cakung, Jakarta Timur, Senin (13/2/2017).

Gugatan PTUN ini didaftarkan oleh Pembina ACTA sekaligus Ketua DPP Bidang Advokasi Partai Gerindra, Habiburokhman, didampingi oleh Wakil Sekjen ACTA Yustian Dewi Widiastuti.

Gugatan terdaftar dengan nomor registrasi, No 36/G/2017/PTUN.

Dalam gugatannya, ACTA meminta majelis hakim segera memutuskan mewajibkan tergugat dalam hal ini Presiden Joko Widodo segera menerbitkan Surat Keputusan Pemberhentian Sementara kepada Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta.

“Tergugat presiden, penggugat Habiburokhman,” kata Yustian di sela pendampingan pemeriksan Sekretaris FPI DPD DKI Jakarta, di kantor Bareskrim Polri, Gedung KKP, Jakarta, Senin (13/2/2017) siang.

Menurut Yustian, ada dua alasan atau dalih yang membuat ACTA mengajukan gugatan ini.

Pertama, Ahok tetap dinyatakan sebagai terdakwa dugaan pelanggaran Pasal 156a meskipun dakwaan perkaranya bersifat alternatif sehingga bisa diberhentikan sementara.

Salah satu rujukan atau yurisprudensinya adalah pemberhentian sementara Bupati Ogan Ilir Ahmad Wazir Noviadi yang juga didakwa dengan dua pasal dengan ancaman pidana penjara ‘lebih dari’ dan ‘kurang dari’ lima tahun.








loading...

Ahmad Wazir didakwa Pasal 112 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika yang ancaman hukumannya 12 tahun dan Pasal 127 UU yang sama yang ancaman hukumannya paling lama 4 tahun.

“Dalam kasus itu Mendagri memberhentikan sementara, bahkan sejak Ahmad Wazir masih tersangka,” ujar Yustian.

Dalih kedua, bahwa frasa “…tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun” yang ada pada Pasal 83 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Haruslah dipahami bahwa tindak pidana yang dimaksud adalah yang ancman hukuman maksimalnya adalah lima tahun penjara.
Maksud frasa tersebut dapat mudah diketahui jika mengacu pada risalah pembahasan pasal tersebut.

“Bahwa kepala daerah yang menjadi terdakwa dengan pasal dakwaan yang ancaman pidana penjaranya lima tahun atau lebih maka akan diberhentikan sementara,” ujar Yustian.

Yustian optimistis pihaknya memenangkan gugatan ini kendati Mendagri Tjahjo Kumolo mempunyai alasan tafsir hukum sendiri bahwa Ahok belum mendapatkan tuntutan hukuman dari jaksa di persidangannya.

“Makanya nanti diuji di pengadilan. Karena yang berhak melakukan penjurian atau penafsiran itu hakim, bukan siapa-siapa,” kata dia.

Tak hanya digugat ke PTUN, saat ini sejumlah anggota DPR RI di Senayan juga sedang mendorong pengajuan hak angket ke pemerintahan Jokowi-JK atas kembali aktifnya Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta yang sudah berstatus terdakwa.

“Biar berjalan masing-masing. Yang jelas, kami pasti banding kalau gugatan PTUN ditolak. Kalau banding ditolak, kami kasasi dan selanjutnya sampai kami akan PK (Peninjauan Kembali),” ucapnya. (epr/trb)

Baca Juga:

Ahok Tak Dinonaktifkan, Demokrat Ajukan Hak Angket

Refrizal: “Demi Ahok Kayaknya Apa Saja Dilakukannya Termasuk Menabrak Undang-undang”

 

Bagaimana pendapat anda?

Loading...

Terpopuler

To Top