Loading...
Nasional

PTUN Menyatakan Warga Bukit Duri Menang Gugatan Normalisasi Ciliwung




kabarin.co – Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), menyatakan bahwa warga Bukit Duri menang gugatan terhadap Surat Peringatan (SP). SP tersebut berkaitan dengan penggusuran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Keputusan tersebut dibacakan oleh majelis hakim. (5/1).

Kuasa hukum dari Bukit Duri, Vera Wheni Soemarwi, menyatakan bahwa keputusan tersebut tegaskan hukum yang sudah dilanggar oleh Pemrov DKI Jakarta, pada saat gusur paksa ratusan warga Bukit Duri, sejak beberapa bulan yang sudah berlalu.

“Putusan majelis PTUN ini menjadi bukti bahwa penggusuran yang dilakukan Pemprov DKI dan Pemda Jakarta Selatan adalah tindakan yang sewenang-wenang, melanggar hukum, dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB),” ujarnya melalui pesan. (6/1).

Vera mengatakan bahwa Pemrov DKI yang sudah gusur warga Bukit Duri tersebut dengan berkata akan normalkan Sungai Ciliwung, Berdasarkan Pergub DKI Jakarta No. 163/2012 jo Keputusan Gubernur DKI Jakarta No. 2181/2014. jadi acuan hukum kebijakan sungai tersebut sudah habis masa berlaku tersebut.

Akan tetapi fakta bahwa Pemrov dan Ahok tetap ingin menggusur dan menormalisasikan Sungai Ciliwung.

“Mereka (pemerintah pusat dan Ahok) telah melakukan tindakan yang tidak professional, tidak transparan, tidak partisipatif, tidak akuntabel, dan melawan hukum dengan menggusur warga secara paksa,” katanya.

Vera menyatakan, bahwa pelanggaran tersebut berlangsung pada 29 September sampai 3 Oktober 2016. Pada jangka tersebut, Pemrov DKI mengambil hak warga Bukit Duri dengan gusur paksa. Pemrov sudah ambil hak dan hancurkan rumah warga Bukit Duri.

Sebelum itu, Pemprov sudah lancarkan teror kecemasan, intimidasi, dan stigmatisasi, terkait warga Bukit Duri yang liar untuk duduki tanah milik negara, sebab banjir, dan banyak imej negatif terhadap warga Bukit Duri.

Tidak hanya itu, teror Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan, dan Gubernur DKI yang dijabat Ahok ikut kebijakan gususr rumah dan tanag warga Bukit Duri dengan terbitkan SP.

SP1 bernomor 1779/-1.758.2 diterbitkan pada tanggal 30 Agustus 2016. Kemudian diterbitkan SP2 bernomor 1837/-1.758.2 di tanggal 7 September 2016. Dan terakhir SP3 yang terbit 20 September bernomor 1916/-1.758.2.








loading...

SP tersebut dibuat oleh Satpol PP Jaksel menurutnya Warga Bukit Duri sudah langgar Perda Provinsi DKI Jakarta No 8 Tahun 2007 mengenai Ketertiban Umum (Perda Tribum). Terkait SP tersebut, warga bukit Duri protes, kemudian mereka gugat SP tersebut ke PTUN Jakarta.

“Warga menggugat ke PTUN karena kebanyakan dari mereka telah tinggal di Bukit Duri sejak sebelum Indonesia merdeka,” ungkap Vera.

Warga Bukit Duri, bangun rumah di pinggir Sungai Ciliwung, pada tahun 1920-a. Kejadian tersebut diperkuat oleh dokumen yang dimiliki oleh warga Bukit Duri. Surat-surat yang dimiliki antara lain, Verponding, SPPT, akta jual-beli. Surat-surat yang tunjukkan bahwa warga Bukit Duri tempati tanah tersebut secara legal.

Dalam Putusan PTUN yang dibaca kemarin, majelis hakim akui kepemilikan tanah tersebut. Di pertimbangan hukum majelis hakim, dinyatakan bahwa tanah yang digunakan oleh Pemrov, adalah kepunyaan dari warga Bukit Duri secara turun-temurun alias tanah hak milik.

,”Majelis hakim PTUN juga mengakui kepemilikan tanah warga Bukit Duri sudah sesuai dengan UU No 2/2012 jucnto Perpres No 71/2012,” tutur Vera. (nap/rep)

Baca Juga:

Ini Dia Warga Bukit Duri yang Terlambat Tempati Rusun Rawa Bebek

 Janji Manis Jokowi yang Hilang Tak Berbekas di Bukit Duri

AHok Menggusur, Warga Lain Malah Membantu Bukit Duri

 

 

Bagaimana pendapat anda?

Loading...

Terpopuler


To Top